Wabup juga mengingatkan agar masyarakat memahami ketentuan dalam proses migrasi, termasuk terkait penertiban jaringan. “Sampaikan dengan jelas, bahwa dalam proses penertiban seperti tebang tanam atau penyesuaian jaringan, tidak ada ganti rugi dari pihak PLN. Ini harus dipahami sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur PT MEP, Andi Wijaya Burso menegaskan bahwa dari hasil rapat sebelumnya, seluruh layanan kelistrikan yang sebelumnya dikelola PT MEP ditargetkan resmi beralih ke PT PLN (Persero) pada 15 Mei 2026, di bawah Unit Layanan Sekayu.
“Peran camat sangat krusial untuk memastikan informasi ini sampai ke masyarakat. Kami harap seluruh warga yang masih menggunakan layanan MEP segera mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Muba Alva Elan, jajaran OPD terkait, serta para camat.
