Afandi juga mengingatkan masih adanya kesalahan persepsi (common misconception) dalam perencanaan, seperti menganggap output kegiatan sebagai hasil akhir pembangunan, serta penjenjangan kinerja yang hanya dipahami sebatas administratif.
“Desain intervensi harus berbasis logic model dan kerangka berpikir logis. Setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara output dan outcome. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan.
“Dengan dukungan data dan fakta yang akurat, kami optimis kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan mampu mendorong pencapaian program prioritas secara optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, juga disampaikanya bahwa Pemkab Muba telah menyampaikan asersi lima sektor pengujian EVRAN beserta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026. Hasil verifikasi dan validasi telah diterima kembali pada 13 Maret 2026, dengan sejumlah catatan penting.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lanjutnya “Sinergi antara BPKP dan Pemkab Muba semakin kuat dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,”pungkasnya.
