Selain infrastruktur, Muba juga mendukung program strategis Provinsi pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan kewirausahaan dan generasi muda, sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemkab Muba akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan CSR guna mengoptimalkan keterbatasan fiskal daerah,” ulasnya.
Gubernur Sumsel, Dr Herman Deru SH MM, menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk tidak sekadar menyusun program, tetapi memastikan setiap perencanaan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh lagi bersifat normatif. Harus tajam, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sinkronisasi dengan program nasional juga menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif,” tegas Herman Deru.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan agar seluruh daerah mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program yang adaptif dan inovatif.
“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi kompas pembangunan daerah. Harus adaptif terhadap tantangan global, sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal,” ujar Bima Arya.
Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Bupati Muba HM Toha Tohet SH diantaranya Asisten I Ardiansyah PhD, Kepala Bappeda Dr Mursalin SE MM, Plt Kadin Kominfo Daud Amri SH, Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi., Kabid Informasi Publik Frans Gustian ST MSi
